.png)
Foto PHU Kemenag.
Jakarta. BeritaHaji.id - Kementerian Agama (Kemenag) bersama kementerian dan lembaga terkait terus berupaya meningkatkan kerja sama dalam pengawasan dan perlindungan kepada jemaah umrah dan haji khusus di bandara transit.
Usai audiensi dengan Kedutaan Besar (Kedubes) Singapura, Tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag menyambangi Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI untuk membahas kerja sama peningkatan pengawasan WNI yang akan melaksanakan umrah dan haji khusus melalui bandara transit di sejumlah negara.
Negara dengan bandara transit dalam penyelengaraan jemaah umrah dan haji khusus Indonesia diantaranya, Singapura, Kuala Lumpur, Colombo dan India.
Kunjungan Tim Ditjen PHU Kemenag disambut Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemenlu RI Judha Nugraha, Kepala Subdirektorat Sistem dan Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Hernawan Bagaskoro Abid.
Hadir juga dalam pertemuan Diplomat Madya Subdit Kelembagaan dan Diplomasi Perlindungan Rangga Yudha Nagara, Diplomat Pertama Subdit Kawasan Timur Tengah Wira Fadhil Satwika beserta Staf Subdit Kawasan Timur Tengah.
Sekretaris Ditjen PHU Kementerian Agama Arfi Hatim mengatakan sinergi dan kerja sama antara Kemenag dengan Kemenlu dalam pengawasan jemaah umrah dan haji khusus sudah berlangsung sejak lama.
“Sinergi kerja sama Kemenag dan Kemenlu dalam pengawasan jemaah unrah dan haji khusus sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari MoU antara Kemenag dan Kemenlu RI,” kata Arfi Hatim mengawali pertemuan, Kamis (10/4/2025), dilansir dari laman PHU Kemenag.
“Tahun ini sebanyak 17.680 jemaah haji khusus akan ke tanah suci melalui 334 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Jemaah haji khusus ini akan transit di sejumlah negara bandara transit. Tugas utama kami adalah melakukan pengawasan kepada jemaah terutama di bandara transit,” sambung Arfi.
Terkait pengawasan di bandara transit lanjut Arfi, pihaknya membutuhkan dukungan dan kerja sama dari PWNI dan KBRI dalam membuka akses di negara bandara transit.
Direktur PWNI Kemenlu RI Judha Nugraha, menyambut baik peningkatan kerja sama dengan Kemenag dalam pengawasan jemaah haji khusus dan jemah umrah.
“Kami siap untuk support, baik kasus haji, dan umrah. jika ada kasus akan ditangani dengan segera. Pertemuan ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali dan sudah menjadi tusi kami untuk membantu WNI, kami tidak sendiri, tentu ada kementerian teknis seperti Kemenag dan Imigrasi,” ujarnya.
Ia menambahkan dari catatan PWNI Kemenlu RI kasus yang sering muncul menimpa jemaah diantaranya penyalahgunaan visa, overstay, tidak adanya tangungjawab dari pihak PPIU dan PIHK, pemulangan jenazah di negara transit hingga asuransi jemaah.
“Overstay sering menjadi modus yang kami temukan. Saat ini pemerintah Arab Saudi sangat ketat dalam memantau visa haji. Ini harus menjadi perhatian bersama. Begitu juga dengan kasus pemalsuan paspor,” tandasnya.
“Kami berharap ada langkah pencegahan, dengan mengedepankan tanggungjawab PPIU dan PIHK,” kata Judha Nugraha.
Untuk itu sambung Judha, PWNI Kemenlu mengusulkan untuk membentuk tim bersama dalam pengawsan jemaah umrah dan haji khusus di bandara transit.
“Kita bentuk tim bersama, dan kami akan jelaskan ke semua titik transit. Untuk kunjungan tim, kami akan koordinasikan. Kami minta ada rapat level teknis dan pembahaan MoU, Jika SOP nya sudah ada akan kami sebarkan informasi ini ke seluruh bandara transit, “ kata Judha.
“Itu usulan kami, termasuk revisi RUU agar PPIU dan PIHK mengikuti mekanisme seperti UU PPMI dimana ada deposito jaminan perlindungan jemaah,” tutupnya.
Hadir mendampinggi Arfi Hatim Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, Mahmudi Affan Rangkuti, Kasubdit Bina Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, Anwaruddin Ambary.
Tampak juga Pj.Identifikasi dan Penanganan Masalah Ibadah Umrah Muhammad, Pj. Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah Misbachul Munir, Pj. Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Haji Khusus Ahmad Mubasyir dan Pj. Hubungan Masyarakat Ditjen PHU Husni Anggoro.
.png)
